Ratusan Masa FSPTI-KSPSI Kabupaten Simalungun Geruduk Kantor Bupati.
Hunternews.Today com
Simalungun- SUMUT.
Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Transportasi Indonesia (DPC F-SPTI)- (KSPSI) Kabupaten Simalungun berjumlah ratusan orang melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Simalungun,Bahapal Raya Kecamatan Raya,Senin (09/10/2023).
Aksi unjuk rasa tersebut di ikuti oleh seluruh pengurus DPC F-SPTI dan gabungan Pimpinan Unit Kerja (PUK-FSPTI) yang berada di wilayah Kabupaten Simalungun,antar lain PUK Rambung Merah, PUK Sidamanik,PUK Raya,PUK Dolok Merangkir-1, PUK Harangaol, PUK Purba,PUK INL1,PUK INL2, PUK Sanderbi,PUK Unilever,PUK Dosin,PUK Pematang Asilom,PUK Kerasaan.
Kordinator aksi Syaril SH yang juga Sekretaris DPC F-SPTI-KSPSI Simalungun dalam orasi nya menyampaikan,kedatangan kami di kantor Bupati ini untuk menyampaikan aspirasi kami sebagai warga negara,yang mana selama beberapa tahun terakhir kami di F-SPTI KSPSI Kabupaten Simalungun banyak merasakan ke anehan dan kejangkalan.
Diisini tegas kami sampaikan bahwa DPC-SPTI-KSPSI yang kami naungin memiliki legalitas yang jelas sesuai aturan hukum dan perundang-undangan di republik ini,namun dilapangan justru kami kerap dipersulit ketika akan menjalin kerjasama dengan pihak perusahaan perusahaan di Kabupaten Simalungun,dengan berbagai alasan yang tidak masuk akal.ucap nya.
Disisi lain Serikat Bongkar Muat yang diduga ilegal dan tidak tercatat di Disnaker Simalungun justru diberikan ruang menjalin kerjasama dengan pihak perusahaan,setelah kami pelajari di lapangan diduga kuat ada campur tangan pejabat-pejabat pemkab Kabupaten Simalungun dalam melakukan intervensi dan tekanan kepada pihak perusahaan akan berpihak kepada Serikat Bongkar muat ilegal yang dikordinir oleh sdr Pahala.
Itu sebab nya kami sebagai warga negara yang terhimpun di organisasi profesi FSPTI-KSPSI Simalungun mendesak bapak Bupati Simalungun Radiapoh Hasiolan Sinaga agar mencopot Kadisnaker Simalungun Riando Purba dan Kabid PHI Fincher Ambarita karna diduga sebagai aktor yang membekingin beroperasi nya Serikat Pekerja Bongkar Muat ilegal,dan mendesak Bupati Simalungun agar mencabut Surat Edaran Bupati tahun 2013 tentang Jasa Bongkar Muat,karna tidak relevan mencampuri urusan bongkar muat,justru SE Bupati tersebut kita nilai sangat bertentangan dengan pasal 25 UU nomor 21 thn 2000 tentang hak dan kewajiban.pungkas syaril.
Perlu kami sampaikan bahwa DPC-FSPTI KSPSI Simalungun yang saat ini diketuai oleh IRAWADI memiliki legalitas serta dokumen dan surat surat lengkap dari intansi terkait,telah di sahkan oleh Kemenkumham,memiliki surat
rekomendasi dari Dirjen PHI Kementrian Tenaga kerja dan tercatat di Disnaker Simalungun.
Namun lucu nya surat rekomendasi dari Dirjen PHI Kementrian Tenaga Kerja RI tidak digubris oleh Bupati maupun Disnaker Kabupaten Simalungun.pungkas syaril.
Aksi unjuk rasa akhirnya diterima oleh Bupati Simalungun diwakili oleh kakesbangpol Kabupaten Simalungun Arifin Nainggolan SH,beliau berjanji akan menyampaikan tuntutan kawan kawan dari DPC SPTI Kabupaten Simalungun kepada bapak bupati.
Kasih kami waktu untuk mempelajari dokumen dan surat surat dari organisasi bapak bapak,percayalah tidak terlalu lama nanti akan kami kabari,ucar Kakesbangpol mengakhiri.
Tepat pukul 15.00 WIB massa akhirnya membubarkan diri dengan tertib.Red/RG
