Pembangunan Rumah Dinas Sibatu -Batu Diduga Tidak Sesuai Specipikasi Tehniks

Pembangunan Rumah Dinas Sibatu-Batu, Diduga Tidak Sesuai Spesifikasi Teknis

Pematang Siantar, Hunternews today com – Proyek pembangunan rumah dinas di Jalan Sibatu-Batu, Kelurahan Bah Kapul, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar, yang dimenangkan dan dikerjakan oleh CV. Rezeki Semesta Abadi dengan nilai kontrak sebesar Rp 1.648.450.000,00 dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pematang Siantar 2024, kini menjadi sorotan.

Selain dugaan pelanggaran transparansi, karena di lokasi pekerjaan tidak nampak papan informasi proyek, para pekerja juga tidak ada yang menggunakan APD (Alat Pelindung Diri).

J. Frist Willy Sesanto Manalu, S.Kom, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Investigasi Dan Informasi Kemasyarakatan Provinsi Sumatera Utara (DPW LIDIK Sumut), menyebutkan bahwa DPW LSM LIDIK sudah turun ke lokasi pekerjaan pada Kamis, (07/11/2024) . J. Frist mengatakan bahwa material yang digunakan juga diduga tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang tercantum.

“Sesuai Spesifikasi Teknis, plafon yang digunakan seharusnya merk Shunda Plafon, namun yang terpasang malah MR Plafon PVC. Cat dinding yang dipakai juga bukan merk Dulux Paint seperti yang dicantumkan, melainkan Nippon Paint dan BKB Paint. Atap seharusnya Sakura Roof yg dipasang melainkan spande. Selain itu, besi yang digunakan juga diduga tidak berstandar SNI,” jelasnya.

Permintaan Bongkar Pasang Material yang Tidak Sesuai Spesifikasi Teknis

J. Frist Willy Sesanto Manalu, S.Kom, meminta agar material yang sudah terpasang tetapi tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dibongkar dan diganti dengan yang sesuai spesifikasi.

“Selagi masih dalam tahap pengerjaan, kami minta seluruh material yang tidak sesuai Spesifikasi Teknis segera diganti,” tegasnya.

Hal ini juga tidak terlepas dari kelalaian Pengawas dan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dari Dinas PUTR (Pekerjaan Umum dan Tata Ruang) Kota Pematangsiantar.

Dugaan Persekongkolan Jika Tidak Ada Tindakan Lanjutan

J. Frist Willy Sesanto Manalu, S.Kom, juga memperingatkan bahwa jika permintaan tersebut tidak dilaksanakan, maka pihak rekanan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan dinas terkait diduga terlibat dalam persekongkolan.

“Karena sudah kami beritahukan bahwa ada temuan yang tidak sesuai kontrak dan Spesifikasi Teknis pekerjaan. Jika mereka tidak bertindak, itu bisa dianggap sebagai bentuk persekongkolan, dan akan kita laporkan kepada APH (Aparat Penegak Hukum)” ungkapnya.

Dugaan Pelanggaran Hukum dan Ancaman Sanksi

Jika terbukti ada penyimpangan, CV. Rezeki Semesta Abadi dapat dikenakan sanksi sesuai undang-undang:

1. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. UU No. 20 Tahun 2001 Pasal 2 Ayat 1, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 Milyar Rupiah.

2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pelanggaran transparansi dapat dikenakan sanksi administratif, hingga pembatalan kontrak.

3. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 86 Ayat 1, Pengusaha wajib menyediakan APD. Pelanggaran dapat dikenai sanksi administratif dan denda.

4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 385, Penyalahgunaan kontrak yang merugikan negara dapat dikenai pidana hingga 4 tahun penjara.

DPW LIDIK Sumut akan terus mengawal proyek ini agar sesuai spesifikasi dan standar yang telah ditetapkan, serta memastikan anggaran publik digunakan secara akuntabel. (Red)